Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbarunya mengatur jaminan pemerintah untuk kredit pangan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam PMK No. 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan regulasi teranyar tersebut akan diatur melalui mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman yang nantinya diperlukan untuk penguatan stok CPP.
“Regulasi ini bagian dari skema penguatan stok pangan nasional yang diatur melalui mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman. Penjaminan ini diperlukan untuk memastikan pembiayaan subsidi untuk penguatan stok CPP yang dikelola oleh Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker hasil produk petani peternak dan nelayan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/4/2023).
Melalui regulasi tersebut, Perum Bulog dan BUMN Pangan dapat mengajukan kredit perbankan dengan subsidi bunga. Hal itu guna mengelola CPP dengan jaminan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Penjaminan yang ditetapkan Pemerintah.
Sebelumnya, mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022.
Adapun, besaran plafon awal yang disediakan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp 3 triliun. Yang mana, Rp 1 triliun dialokasikan untuk Bulog dalam rangka pengelolaan CPP untuk beras, jagung, dan kedelai.
Sedangkan Rp 2 triliun dialokasikan untuk ID FOOD dalam rangka pengelolaan CPP untuk daging dan telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, dan ikan.
“Khusus dalam penyediaan plafon Rp 3 triliun tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penjaminan kepada Himbara sehingga dapat direalisasikan sebagai pinjaman ‘dana murah’ bagi RNI atau ID FOOD tentunya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Dia menilai, pengalokasian dana ini bukan menjadi uang yang habis begitu saja, menurutnya, ini merupakan CPP yang dikelola oleh Bulog dan ID FOOD. Selain itu, Arief mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang memerintahkan penguatan BUMN Pangan sebagai off taker hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Sehingga dari penugasan ini terjadi perputaran di mana BUMN pangan ini sebagai offtaker hasil produk petani peternak dan nelayan dan digunakan untuk penguatan CPP. Nah, CPP ini dimanfaatkan antara lain untuk stabilisasi pasokan dan harga, bantuan pangan dan lainnya. Dengan ini kita optimis ekosistem pangan terintegrasi dapat terwujud secara berkelanjutan,” terang Arief.
Berkenaan dengan stok pangan, sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyebut kondisi gudang Bulog saat ini kosong. Alasannya, karena Bulog saat ini sedang menjalankan perintah negara berupa penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 Kg untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 3 bulan atau setara 630 ribu ton beras.
Ditambah, dengan kondisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang memang sudah sedikit alias kritis karena Bulog kesulitan menyerap gabah dari para petani, sehingga serapan beras untuk CBP setiap harinya menjadi sangat sedikit.
“Kalau dibilang kosong dengan jumlah kekuatan simpan gudang Bulog 3,6 juta ton beras, ya kosong. Tapi kan sesuai dengan kebutuhan. Bulog tidak bisa ngisi banyak banyak karena harus ada perintah dari negara,” ujar Buwas saat ditemui di Kanwil Perum Bulog Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023).
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menuturkan bahwa stok CBP per hari ini ialah di atas 300 ribu ton.
“Cukup untuk penyaluran, stok ini kan dinamis. stok per hari ini diatas 300 ribu ton,” ungkap Iqbal.
Dia membenarkan bahwa nantinya stok 300 ribu ton tersebut akan dikurangi dengan 210 ribu ton kebutuhan untuk bantuan pangan 2023, namun stok CBP bersifat dinamis dan penyerapan tetap masih berjalan terus hingga masa panen usai.
“Memang dikurangi 200 ribu ton, tapi kan penyerapan jalan terus, jadi per hari ini di atas 300 ribu ton. Stok itu dinamis, ada keluar ada masuk itu penting,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan, penyerapan untuk stok CBP per hari kemarin (5/4/2023) sudah ada masuk 130 ribu ton, dan jumlah tersebut akan terus bertambah setiap harinya.
“Cukup, penyerapan kita sudah mengalami peningkatan, per hari kemarin sudah 130 ribu ton, dan ini terus bertambah. Dari kemarin Sekitar 230 ribu ton, ini sudah nambah cukup banyak,” ucap Suyamto.