Kaporlestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kembali menjadi sorotan. Kombes Irwan disebut melakukan intimidasi terhadap Rektor Unika Soegijapranata.
Sebelumnya Kombes Irwan diduga melakukan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ia disebut berekongkol dengan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah terseret ke persidangan. Sementara Syahrul Yasin Limpo juga terseret ke persidangan kasus pemerasan ke pejabat Kementerian Pertanian.
Nama Kombes Irwan terseret dalam dugaan intimidasi terhadap Rektor Unika yang tengah mengkritik Presiden Jokowi.
Terkait itu, Kombes Irwan memberikan klarifikasi.
Kata Irwan ia memang mengirim pesan Whatsapp untuk ajakan melaksanakan pemilu damai.
“Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, termasuk ada mahasiswa, civitas akademika, itu mengajak, men-support terciptanya pemilu damai,” kata Irwan di Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).
Ia mengatakan, penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.
Sebelumnya Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto blak-blakan mengungkapkan adanya oknum polisi yang meminta agar dirinya membuat video apresiasi kinerja Jokowi.
Meski sudah ditolaknya, oknum polisi tersebut sampai menelepon berulang kali.
Berdasarkan keterangan dari oknum polisi yang bersangkutan, video apresiasi kinerja Jokowi itu bakal diserahkan kepada Kapolda Jateng.
“Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya,” katanya di Gedung Mikael Kampus Soegipranata Semarang, Selasa (6/2/2024) seperti dikutip dari TribunJateng.com.
Ferdi, sapaannya, menjelaskan, permintaan pembuatan video tersebut bermula saat seorang polisi yang mengaku seorang anggota Polrestabes Semarang menghubunginya lewat pesan singkat Whatsapp, Jumat 2 Februari 2024.
Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pertemuan pimpinan perguruan tinggi katolik di kota itu. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.
“Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas,” ucapnya.
Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir. Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerusnya Jokowi.
“Saya sampai ditelpon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telpon karena sudah jelas jawaban di chat WA (whatsapp),” paparnya.
Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lainnya di Jawa Tengah.
“Setahu saya video contohnya dari Undip, Uin,dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto),” jelasnya.
Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Rektor Unika.
Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya statement pernyataan saja.
Sama halnya dengan permintaan video, Rektor Unika juga diberi contoh pernyataan dari seorang Rektor Kampus lain di Semarang.
“WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya pak mbok kasihani saya. Saya jawab, saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami,” terangnya.
Ferdi menyebut, menolak untuk pembuatan video tersebut karena ada beberapa alasan.
Alasan pertama, berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan keputusannya yang menyatakan ada pelanggaran.
Alasan lainnya, pernyataan Presiden yang mengatakan boleh memihak dan berkampanye.
Padahal pernyataan presiden November 2023 menyuruh ASN, TNI, Polri untuk netral.
“Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika,” ungkapnya.
Alasan lainnya berupa perdebatan bantuan sosial.
Diakuinya, bantuan sosial sudah lama ada tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.
“Normatifnya aja APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini,” tuturnya.
Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.
Menurutnya, banyak hal yang dinilai tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.
“Kalau dibiarkan terserah mau jadi apa?. Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan tanah air yang harus dijaga dan dihidupi,” katanya.
Terpisah Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan, mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024 dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat sesuai dengan harapan forum Rektor,” ujarnya ketika dikonfirmasi hal tersebut.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.
Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.
“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ujar Mahfud.
Adanya intervensi ke kampus-kampus, lanjut mantan Menkopolhukam ini, bisa saja terjadi, tetapi untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan, itu tidak juga.
Saat ini, menurut Mahfud, sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.
Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.
“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM (Universitas Gajah Mada) yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tegasnya.
Lantas, siapa Kombes Irwan Anwar?
Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 17 Februari 1972.
Dikutip dari Tribunnews.com, Irwan Anwar ternyata masih memiliki kekerabatan keluarga dengan Syahrul Yasin Limpo.
Sebab, Irwan menikahi keponakan Syahrul, yakni Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa pada tahun 2020.
Irwan Anwar juga merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994. Sebelum menjabat Kapolrestabes Semarang sejak Desember 2020, Kombes Irwan kerap berkecimpung di bidang reserse.
Ia tercatat pernah menjabat Dirreskrimum Polda Sumater Utara (Sumut) di tahun 2020.
Kemudian, menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Siber Bareskrim Polri pada tahun 2018. Di tahun 2017, ia pernah menjadi Kapolrestabes Makassar, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, dan Dirreskrimum Polda NTB.
Pada tahun 2016, Irwan Anwar menjabat Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya. Lalu, pernah menjadi Wakapolres Metro Depok tahun 2013 dan Kapolres Madiun di tahun 2011.
Terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo, Irwan Anwar membantah telah menjadi perantara pemberi uang.
Irwan mengatakan, isu soal penyerahan uang tersebut tidak betul. Selain itu, ia juga tidak merasa pernah melakukan perbuatan tersebut.
“Penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa melakukan itu,” katanya saat ditemui di sekitar Simpang Lima Semarang, Selasa (10/10/2023).
Namun, Irwan tak membantah pernah bertemu dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, pada Februari 2021. Menurutnya, saat itu, ia diminta menemani Syahrul Yasin Limpo untuk menemui pimpinan KPK tersebut.
“Menemani SYL (Syahrul Yasin Limpo) menemui Pak Firli dalam rangka membangun kerja sama tindak pidana korupsi atau pendampingan dalam hal pencegahan korupsi, di Jakarta,” ujarnya.