Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan belum ada keputusan terkait impor kereta bekas yang diminta oleh KCI untuk menggantikan beberapa armadanya yang akan pensiun dalam waktu dekat.
Seperti diketahui, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang. Namun, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, nanti akan dicari solusi terbaik yang mengutamakan aspek keselamatan penumpang pada transportasi kereta commuter line.
“Artinya, kan dicari solusi terbaiknya. Apakah nanti berdayakan yang sudah ada apakah nanti yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi tetap menjaga aspek keselamatan. Karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan,” kata Arya ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (6/4).
Arya menuturkan, Kementerian BUMN akan mengikuti rekomendasi yang ada dari BPKP. Namun, terkait keputusan impor atau tidak masih akan dibahas lintas sektor. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perhubungan.
“Makanya itu kita ikuti aja cuma harus dibicarakan bersama-sama, ada Marves, Kemenhub juga. Kan Kemenhub ada hitungan juga nanti solusinya seperti apa. Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap ini akan jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan,” jelasnya.
Arya menambahkan, keputusan BPKP lebih banyak mempertimbangkan banyaknya pemanfaatan gerbong-gerbong kereta yang ada daripada impor. Pasalnya, ada usulan untuk melakukan poles ulang kereta lama alias retrofit ataupun memindahkan gerbong-gerbong kereta di rute-rute sepi ke rute-rute yang ramai.
“BPKP sepintas sepintas ya mereka melihat masih ada gerbong-gerbong yang dimanfaatkan, ada beberapa poin tapi detilnya nanti saya lihat ya,” pungkasnya.