Selain dengan swasta, BUMN Karya, PT Hutama Karya (Persero) bakal menjalin Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan sesama BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan tol Trans-Sumatera.
Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menjelaskan, KPBU ini akan dilakukan untuk ruas Betung-Jambi sepanjang 200 km dengan nilai investasi hingga Rp 30 triliun. Adapun Hutama Karya akan mengerjakan ruas ini dengan dana yang bersumber 30% dari ekuitas dan 70% dari pinjaman.
“Ekuitas dan pinjaman ini akan dikembalikan secara dicicil oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun agar kami bisa menyelesaikan tol ini hingga Jambi,” tegas Budi dalam RDP dengan Komisi XI DPR-RI, Senin (3/10/2022).
Untuk menyelesaikan jalan tol Trans-Sumatera, Hutama Karya tahun ini saja akan mendapatkan PMN Rp 31,35 triliun. Selain itu, sejak ditugaskan, Hutama Karya setidaknya sudah menerima lebih dari Rp 50 triliun.
“Untuk bisa menyelesaikan Jalan Tol Trans-Sumatera hingga Medan, di luar PMN, dana yang dibutuhkan masih lebih dari Rp 140 triliun,” rinci Budi.
Untuk diketahui Budi menjelaskan , untuk ruas Jambi-pekanbaru sepanjang 350 km dana investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun dan Dumai-Kisaran Rp 35 triliun.
Berdasarkan UU APBN 2022 Hutama karya akan menerima Rp 23,85 triliun yang hingga saat ini belum dicairkan dan sedang dalam permohonan penetapan RPP. Sementara itu, sebesar Rp 7,5 triliun merupakan cadangan pembiayaan.
Direktur Jendral Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan PMN tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Adapun PMN tunai akan berasal dari cadangan pembiayaan, sedangkan PMN Nontunai akan berasal dari aset eks BPPN.
“Adapun tujuan yang non-tunai, adalah optimalisasi pemanfaatan aset properti Eks BPPN sehingga dapat memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan,” jelas Rio dalam pendalaman bersama Komisi XI DPR-RI, Senin (3/10/2022).
Adapun aset yang diusulkan adalah di Karawaci-Tangerang seluas 173.130 meter persegi dengan nilai lahan mencapai Rp 1,81 triliun. Sedangkan aset kedua ada di Plaju-Palembang seluas 201.661 meter per segi senilai Rp 122 miliar.
“Kedua ini memiliki potensi misalnya di Karawaci akan dibuat mixed-use building, hunian landed house, dan kavling residensial, ruko, serta kavling komersial. Sedangkan di Plaju akan dibangun hunian tapak terjangkau, area komersial, dan juga ruang terbuka bagi publik, dan danau,” jelas Rio.
Dalam pengembangannya, Hutama Karya bisa menjadi master developer, yaitu dengan menggunakan anak usaha, dan bekerja sama dengan pengembang lainnya. Rio berharap PMPP ini bukan hanya membuat aset idle pemerintah menjadi produktif, namun juga bisa memberikan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat.
HK juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan keuangan dan kapasitas usaha, serta kinerja di bidang properti dan investasi dengan aset ini.