Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan 0,21% poin terhadap September 2022 menjadi 9,36%. Namun angka kemiskinan yang turun itu tidak diiringi dengan turunnya angka ketimpangan atau gini ratio.

Data Badan Pusat https://kas138.fyi/ Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan berkurang 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Kemiskinan menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan sosial. Isu ini akan dibawa dalam debat calon presiden (capres) 2024 pada Minggu (4/2/2024). Debat kelima akan mengambil tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Debat kelima adalah debat terakhir sebelum masa kampanye memasuki masa tenang pada 10 Februari mendatang.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali.

Selain itu, penyaluran bansos pada kuartal I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3%, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5%. Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

Penurunan angka kemiskinan terjadi saat garis kemiskinan meningkat 2,78% dibandingkan September 2022. Per Maret 2023, garis kemiskinan naik dari Rp 535.000 menjadi Rp 550.458. Peningkatan garis kemiskinan di wilayah perkotaan terpantau lebih tinggi dari wilayah perdesaan.

Berdasarkan komponen pembentuk garis kemiskinan, faktor komoditas makanan adalah penyumbang kemiskinan terbesar, dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret 2023, peranan komoditas makanan mencapai 74,21%, sementara bukan makanan hanya sebesar 25,75%.

Adapun penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, penurunan kemiskinan di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22%, sementra di perkotaan 7,29%.

Adapun tingkat kemiskinan pada Maret 2023 juga masih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2019 atau sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 masih tinggi 0,73% poin dibandingkan pada September 2019. Kondisi ini mencerminkan jika masih banyak jutaan warga Indonesia masih belum lepas dari dampak pandemi.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, meskipun angka kemiskinan menurun, namun ketimpangan yang diukur dari gini ratio justru naik. Data BPS menunjukkan, pada Maret 2023 gini ratio sebesar 0,388.

Diketahui, gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi pula ketimpangan di suatu wilayah.

Gini ratio di Indonesia pada Maret 2023 tersebut, naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Naiknya tingkat ketimpangan itu bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi di mana pada September 2019, Gini ratio mencapai 0,380.

Masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia yang mencapai 0,388 per Maret 2023 tersebut, semakin jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam RPJMN 2024, yang mengharapkan gini ratio Indonesia turun menjadi 0,374.

Meningkatnya angka ketimpangan di Indonesia, disebabkan belum meratanya pertumbuhan ekonomi pada lapisan masyarakat. Jika pengeluaran penduduk dikelompokkan menjadi 3 lapisan, yaitu 20% kelompok atas, 40% kelompok menengah dan 40% kelompok masyarakat menengah-bawah, tercermin peningkatan pengeluaran terjadi pada 20% kelompok atas.

Dengan kata lain, kenaikan ketimpangan (gini ratio) disebabkan naiknya pengeluaran golongan atas. Oleh karena itu ketimpangan naik, khususnya di perkotaan karena pertumbuhan pengeluaran masyarakat menengah-bawah lebih lambat dari yang atas.